GPR Diminta Tegaskan Sebagai Wadah Sosialisasi Kinerja Pemerintah

19-06-2019 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira Foto : Geraldi/mr

 

Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta agar Government Public Relation (GPR) dapat memposisikan dirinya sebagai penyuplai informasi terhadap capaian positif kinerja pemerintah. Menurutnya selama ini GPR belum begitu masif menyampaikan data-data capaian kinerja pemerintah dan lebih mementingkan isu internal saja.

 

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Kuasi Publik lainnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Ia mendorong Menkominfo Rudiantara untuk mempersiapkan landasan awal di periode terakhir jabatannya, agar kelak diteruskan pemerintahan berikutnya, karena masalah komunikasi dan informasi saat ini cukup serius.

 

“Kita berhadapan bukan hanya dengan memberikan informasi, tetapi kita berhadapan dengan berbagai aspek disinformasi (berita hoaks dan SARA) dan berbagai macam nuansa komunikasi itu. Sehingga saya kira menerjemahkan arti komunikasi itu harus lebih luas, tidak hanya sekedar memberitahukan menyampaikan dan memberikan informasi-informasi. Ya kalau kita lihat di nomenklaturnya ini diterjemahkan di Kominfo lewat GPR,” tutur Andreas.

 

Politisi PDI-Perjuangan itu mendorong penguatan fungsi GPR sebagai wadah penyampai informasi kinerja positif pemerintah secara masif dan menyeluruh. Untuk itu ia mengaku perlu adanya penambahan anggaran, serta mendorong Menkominfo menyampaikan masalah ini kepada Presiden. Menurutnya ada aspek yang kurang di bidang komunikasinya, sementara ini nomenklatur Kemenkominfo adalah komunikasi dan informatika.

 

“Inipun kelihatan dari anggaran. Anggaran yang di-plotting di kementerian ini untuk aspek komunikasinya. Saya memahami artinya ini untuk tahun terakhir di dalam penganggaran di dalam periode pemerintahan ini. Dan tentu kita masuk dalam pemerintahan yang berikutnya tentu mudah-mudahan Pak Menteri dapat menyampaikan pada Presiden,” tambahnya.

 

Politisi dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut pun menegaskan kembali bahwa masyarakat perlu mengetahui capaian pemerintah selama lima tahun, tentunya dengan cara yang lebih elok digunakan di era digital saat ini, seperti menggunakan infografis yang baik maupun buku bergambar yang disebar secara masif.

 

“Buku publikasi itu harus disebar, jangan disimpan. Yang perlu tahu itu rakyat, sehingga pada akhirnya nanti akan mudah menyampaikan ini. Saya kira wilayah ini tentunya dapat diperkuat di tahun terakhir ini. Kalau memang ke depan Pak Menteri melanjutkan lagi berarti sudah punya rancangan strategis untuk komunikasi ini,” tukasnya. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Indonesia Masuk BRICS, Budi Djiwandono: Wujud Sejati Politik Bebas Aktif
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga...
Habib Idrus: Indonesia dan BRICS, Peluang Strategis untuk Posisi Global yang Lebih Kuat
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi isu strategis yang...
Amelia Anggraini Dorong Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Anggota TNI
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI....
Oleh Soleh Apresiasi Gerak Cepat Danpuspolmal Soal Penetapan Tersangka Pembunuhan Bos Rental
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tiga anggotaTNI Angkatan Laut (AL) diduga terlibat dalampenembakan bos rental mobil berinisial IAR di Rest Area KM...